Anggaran Dasar BK-PTKI

Ditayangkan: Minggu, 05 Juli 2015

ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI KRISTEN INDONESIA
(BK-PTKI)

 

PEMBUKAAN

Kehadiran perguruan tinggi Kristen di Indonesia adalah satu tanda kesetiaan gereja gereja dan umat Kristen di Indonesia kepada Tuhan Yesus Kristus serta jawaban terhadap keselamatan dan kasih setia-Nya dan salah satu wujud ucapan syukur kepada-Nya melalui pelayanan pendidikan tinggi. Didorong oleh kesadaran akan pentingnya kebersamaan dalam rangka merealisasikan kesaksian dan pelayanannya, perguruan-perguruan tinggi Kristen di Indonesia, dalam dukungan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI, sekarang PGI = Persekutuan Gereja-gereja Indonesia), mengadakan musyawarah memutuskan membentuk suatu badan kerja sama Yang dapat menghimpun perguruan-perguruan tinggi Kristen di Indonesia. Badan tersebut dinamakan “Badan Antara perguruan Tinggi Kristen di Indonesia (BAPTKI)” yang berubah menjadi Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Kristen di Indonesia (BK-PTKI) pada Kongres Nasional I BAPTKI tahun 1969. Badan kerjasama Perguruan Tinggi Kristen di Indonesia (BK-PTKI) adalah wadah persekutuan peguruan-perguruan tinggi Kristen sebagai alat kesaksian dan pelayanan dalam pembanguanan masyarakat, bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mengacu pada Visi dan Misi Perguruan Tinggi Kristen di Indonesia.

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN


PASAL 1
NAMA

Badan ini dinamakan Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Kristen Di Indonesia, disingkat BK-PTKI

PASAL 2
WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

  1. BK-PTKI didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.
  2. BK-PTKI adalah PERHIMPUNAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN di INDONESIA yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.


BAB II
VISI DAN MISI


PASAL 3
VISI

Menjadi wadah kebersamaan Perguruan-Perguruan Tinggi Kristen yang berkualitas sebagai bagian tubuh Kristus  menjadi berkat dan membawa damai sejahtera bagi masyarakat dan bangsa.

PASAL 4
MISI

  1. Mewujudkan Perguruan/Pendidikan Tinggi yang berkarakter Iman Kristen
  2. Meningkatkan kualitas  Manajemen Perguruan/Pendidikan Tinggi yang handal berlandaskan Iman Kristen
  3. Perguruan/Pendidikan Tinggi Kristen melakukan Tridarma Perguruan Tinggi
  4. Memfasilitasi Perguruan/Pendidikan Tinggi Kristen untuk melakukan Kerjasama Nasional dan International.


BAB III
PENGAKUAN, NILAI-NILAI DAN TUJUAN


PASAL 5
PENGAKUAN

BK-PTKI mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah, dan Juruselamat Dunia serta Kepala Gereja, Sumber Kebenaran dan Hidup, sesuai dengan Firman Tuhan dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

PASAL 6
NILAI-NILAI

BK-PTKI didasarkan pada nilai-nilai Kasih, Integritas, Kepedulian, Sinergi, Harmoni dan Menghargai yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

PASAL 7
TUJUAN

BK-PTKI bertujuan meningkatkan kerja-sama antar Perguruan Tinggi Kristen di Indonesia untuk mencapai kemajuan kesaksian dan pelayanan dibidang pendidikan tinggi.

BAB IV
ASAS


PASAL 8
ASAS BERMASAYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Dalam terang pengakuan yang tercantum dalam Pasal 5, maka BK-PTKI bersaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB V
KEGIATAN


PASAL 9
BENTUK DAN ISI KEGIATAN

  1. Untuk mencapai tujuan tersebut pada Pasal 7 di atas, BK-PTKI mengadakan kegiatan kegiatan dalam bentuk pengembangan pendidikan tinggi berciri-khas Kristen di Indonesia.
  2. Bentuk kegiatan tersebut mencakup :
    1. Meningkatkan kebersamaan dalam kesaksian dan pelayanan.
    2. Meningkatkan rasa persaudaraan dan sikap tolong menolong.
    3. Membantu anggota-anggota untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang akademik dan non akademik.
    4. Memprakarsai dan mengkoordinasikan kerja sama antar perguruan tinggi Kristen dan membantu pengembangan kerjasama antara perguruan tinggi Kristen dengan perguruan tinggi lainnya.
    5. Mengusahakan dan menunjang kerja sama dengan badan dan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.


PASAL 10
PELAKSANAAN KEGIATAN

  1. Kegiatan-kegiatan BK-PTKI sebagaimana tersebut pada Pasal 9 di atas, dilaksanakan oleh BK-PTKI, anggota-anggota dan alat-alat kelengkapannya,
  2. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Kristen anggota BK-PTKI dan oleh alat-alat kelengkapan BK-PTKI saling mendukung dan saling memperkuat dalam rangka pelaksanaan tugas panggilan bersama


BAB VI
KEANGGOTAAN


PASAL 11
SYARAT-SYARAT PENERIMAAN ANGGOTA

  1. Yang dapat diterima menjadi anggota BK-PTKI ialah Perguruan Tinggi Kristen yang berkedudukan di Indonesia.
  2. Syarat-syarat penerimaan anggota sebagai berikut:
    1. Mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota
    2. Menyatakan secara tertulis persetujuan terhadap AD dan ART BK-PTKI
    3. Memiliki Ijin Pendirian Perguruan Tinggi dari Pemerintah
    4. Memiliki rekomendasi dari sekurang-kurangnya 2 (dua) perguruan tinggi anggota
    5. Tata cara penerimaan anggota diatur dalam anggaran Rumah Tangga.


PASAL 12
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

  1. Anggota berhak atas semua pelayanan yang diberikan BK-PTKI dan alat kelengkapannya.
  2. Anggota bertanggung jawab mengenai keputusan-keputusan yang telah disepakati bersama dan berkewajiban untuk melaksanakannya


PASAL 13
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Berakhirnya keanggotaan dalam BK-PTKI ditetapkan oleh siding dewan pengurus atau kongres yang rinciannya diatur dalam Angaran Rumah Tangga.

BAB VII
ALAT KELENGKAPAN


PASAL 14
ALAT-ALAT KELENGKAPAN

  1. Alat-alat kelengkapan BK-PTKI terdiri dari :
    1. Kongres
    2. Dewan Pengurus
    3. Dewan Pertimbangan
  2. Alat kelengkapan yang lain dapat dibentuk oleh kongres atas usul Dewan Pengurus berdasarkan kebutuhan organisasi


PASAL 15
KONGRES

  1. Kongres adalah instansi tertinggi dalam pengambilan keputusan organisasi
  2. Kongres terdiri dari utusan Perguruan Tinggi Kristen anggota BK-PTKI dan Undangan
  3. Kongres diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam empat tahun di tempat yang ditentukan oleh kongres sebelumnya.
  4. Dalam hal luar biasa, Kongres dapat diadakan bila dianggap perlu oleh Dewan Pengurus dan atau atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dengan menyebut masalah-masalah yang hendak dibicarakan.
  5. Kongres dipimpin oleh Majelis Ketua yang dipilih dari dan oleh Sidang Pleno Kongres.
  6. Tugas Kongres ialah:
    1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
    2. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.
    3. Menilai pertanggunjawaban Dewan Pengurus
    4. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan.


PASAL 16
DEWAN PENGURUS

  1. Dewan Pengurus paling sedikit terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota
  2. Dewan Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang.
  3. Dewan Pengurus terdiri dari unsur pengurus yayasan penyelenggara perguruan tinggi anggota dan atau pimpinan perguruan tinggi anggota.
  4. Anggota Dewan Pengurus yang tidak lagi menjabat sebagai pengurus inti Yayasan dan pimpinan perguruan tinggi dapat tetap menjadi anggota Dewan Pengurus sampai akhir masa jabatan, kecuali ada keberatan dari Yayasan dan atau Perguruan Tinggi yang diwakilinya.
  5. Tata cara pemilihan dan syarat-syarat keanggotaan Dewan Pengurus ditetapkan oleh Kongres atas usul Dewan Pengurus.
  6. Dewan Pengurus bersidang menurut keperluan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
  7. Dewan Pengurus bertugas untuk :
    1. Melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Kongres atas usul Dewan Pengurus
    2. Menampung dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul antara 2 kongres dan mempertanggungjawabkannya kepada Kongres.
    3. Menyusun dan menetapkan rencana program kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja, masing-masing untuk 1 (satu) tahun masa layanan.
  8. Masa kerja Dewan Pengurus adalah 4 (empat)  tahun dan anggota-anggotanya dapat dipilih kembali, dengan ketentuan bahwa seorang anggota Dewan Pengurus tidak boleh memangku jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) masa kerja berturut-turut.
  9. Dewan Pengurus meletakkan jabatannya pada saat serah terima dengan Dewan Pengurus yang baru.
  10. Serah terima itu dilakukan paling lambat sebulan sesudah Kongres berakhir.


PASAL 17
DEWAN PERTIMBANGAN

  1. Dewan Pertimbangan dipilih dan ditetapkan oleh Kongres, terdiri dari:
    1. Seorang Ketua, merangkap anggota.
    2. Seorang Wakil Ketua, merangkap anggota
    3. Seorang Sekretaris, merangkap anggota
    4. Beberapa orang anggota
  2. Dewan Pertimbangan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
  3. Dewan Pertimbangan terdiri dari warga gereja dan tokoh masyarakat Kristen yang oleh Kongres dianggap mampu untuk memberi pertimbangan/ sumbangan pikiran kepada Dewan Pengurus serta alat-alat kelengkapan lainnya.
  4. Dewan Pertimbangan bertugas untuk:
    Memberikan pertimbangan/ sumbangan pikiran kepada BK-PTKI dan alat kelengkapannya, diminta atau tidak diminta.
  5. Mempertanggungjawabkan segala kegiatannya dalam Kongres.


PASAL 18
DIREKTUR EKSEKUTIF

  1. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengurus mengangkat Direktur Eksekutif
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Direktur Eksekutif diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


PASAL 19
BADAN-BADAN LAIN

  1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas khusus BK-PTKI, Kongres dan atau sidang Dewan Pengurus dapat membentuk Kelompok Kerja  dan atau Satuan Pelaksana
  2. Susunan organisasi, tata kerja dan pengurus badan yang dibentuk Kongres ditetapkan oleh Kongres, yang dibentuk Dewan Pengurus ditetapkan oleh Dewan Pengurus.


BAB VIII
SIDANG-SIDANG


PASAL 20
KETENTUAN SIDANG-SIDANG
HAK BICARA DAN HAK SUARA

  1. Sidang BK-PTKI terdiri dari :
    1. Kongres
    2. Rapat Dewan Pengurus
    3. Rapat Dewan Pertimbangan
  2. Sidang-sidang BK-PTKI dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota ditambah satu. Jika jumlah itu tidak tercapai maka sidang ditunda paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan sidang itu dianggap sah.
  3. Ketentuan pada ayat (2) di atas tidak berlaku bagi sidang-sidang yang berkaitan dengan Pasal 25, 26 dan 27 Anggaran dasar ini.
  4. Dalam kongres setiap utusan yang memiliki hak suara yang sah mempunyai hak bicara yang sama
  5. Pengambilan keputusan dalam sidang senantiasa diusahakan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah dan mufakat tidak dapat tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.


BAB IX
PERWAKILAN


PASAL 21
KUASA PERWAKILAN

  1. Ketua mewakili BK-PTKI di dalam dan di luar pengadilan.
  2. Jika ketua berhalangan, dapat diwakili oleh wakil ketua dan atau sekretaris atau anggota lainnya yang ditunjuk ketua.


BAB X


PASAL 22
PENGELOLAAN DAN SUMBER KEKAYAAN

  1. BK-PTKI mengelola segala harta kekayaan sendiri.
  2. Kekayaan BK-PTKI diperoleh dari
    1. Iuran Anggota
    2. Donasi dari sumbanganlainnya yang tidak mengikat
    3. Pendapatan-pendapatan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanga BK-PTKI
  3. Dewan Pengurus tidak dibenarkan menjaminkan atau memindahtangankan segala harta kekayaan BK-PTKI, tanpa persetujuan kongres.


PASAL 23
PERTANGGUNGJAWABAN

  1. Dewan Pengurus mempertanggungjawabkan mandat yang diterimanya kepada Kongres
  2. Dewan Pengurus memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres tentang pengelolaan kekayaan selama 1 (satu) masa layanan. Bila perlu diaudit oleh Akuntan Publik.


PASAL 24
TAHUN BUKU


Tahun buku BK-PTKI berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB XI
KETENTUAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN


PASAL 25
KETENTUAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN


Perubahan Anggaran Dasar ini dapat diadakan oleh Kongres yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah utusan yang hadir.

BAB XII
PEMBUBARAN


PASAL 26
SYARAT PEMBUBARAN

  1. BK-PTKI hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang diselenggarakan khusus untuk itu atas permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota.
  2. Kongres itu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) jumlah anggota yang hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) jumlah utusan yang hadir.
  3. Dalam keputusan tentang pembubaran itu ditetapkan tata cara penyelesaian harta kekayaan.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


PASAL 27
ANGGARAN RUMAH TANGGA


Hal-hal yang belum dimuat atau belum diatur dalam Angaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga BK-PTKI yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
 
oOo
 
 
Dilihat: 1425