Anggaran Rumah Tangga BK-PTKI

Ditayangkan: Minggu, 05 Juli 2015

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI KRISTEN INDONESIA
(BK-PTKI)


BAB I
KETENTUAN UMUM

 

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Anggaran Rumah Tangga (ART) ini dibuat berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar BAB XIII Pasal 27 tentang Anggaran Rumah Tangga.



BAB II
TEMPAT DAN KEDUDUKAN
SEKRETARIAT

 

PASAL 2
KESEKRETARIATAN

  1. Tempat Sekretariat BK-PTKI ditetapkan oleh Dewan Pengurus
  2. Sekretariat BK-PTKI adalah wahana dan sarana untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dari Dewan Pengurus dalam rangka menjalankan keputusan Kongres dan alat kelengkapan lainnya.
  3. Fungsi utama Sekretariat BK-PTKI adalah pengelola informasi dan komuniasi antara BK-PTKI dengan anggota-anggotanya maupun dengan pihak luar.
  4. Sekretariat BK-PTKI juga merupakan wahana dan sarana peningkatan dan pengembangan kuantitas dan kualitas kesaksian dan pelayanan BK-PTKI.
  5. Sekretariat BK-PTKI dipimpin oleh Direktur Eksekutif dan dibantu staf karyawannya.
  6. Tata kerja Sekretariat serta Struktur Organisasi Sekretariat diatur dalam pengaturan tersendiri oleh Dewan Pengurus.
  7. Peraturan tentang hak dan kewajiban karyawan yang bertugas pada Sekretariat BK-PTKI ditetapkan Dewan Pengurus atas usul Direktur Eksekutif.



BAB III
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

 

PASAL 3
PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

  1. Kongres menetapkan Garis-garis Besar Program (GBPK) serta rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) untuk satu masa layanan Dewan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat (8).
  2. Dewan Pengurus menyusun dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran dari GBPK dan RAPB keputusan Kongres.
  3. Program Kerja dan Anggaran Tahunan disampaikan oleh Dewan Pengurus kepada alat-alat kelengkapan dan anggota-anggota BK-PTKI.



BAB IV
KEANGGOTAAN

 

PASAL 5
PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA

  1. Permohonan menjadi anggota BK-PTKI disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus oleh Rektor/Ketua/Direktur atas sepengetahuan Pengurus Yayasan penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan.
  2. Surat permohonan untuk menjadi anggota, selain memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Pasal 11, harus dilengkapi pula dengan pernyataan tertulis bersedia memenuhi semua kewajiban sebagai anggota


PASAL 6
PENERIMAAN SEBAGAI ANGGOTA

  1. Penerimaan menjadi anggota ditetapkan dalam Sidang Dewan Pengurus.
  2. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Dewan Pengurus dapat menyerahkan keputusan tentang penerimaan suatu Perguruan Tinggi sebagai anggota kepada Kongres.
  3. Pemohon yang ternyata belum memenuhi syaarat-syarat untuk diterima sebagai angota dapat diundang untuk menghadiri Kongres sebagai undangan Dewan Pengurus (peninjau).



PASAL 7
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

  1. Jika suatu anggota ingin mengakhiri keanggotaannya dalam BK-PTKI, maka atas sepengetahuan Pengurus Yayasan, Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi yang bersangkutan harus menyampaikan keinginannya secara tertulis kepada Dewan Pengurus disertai alasan-alasannya.
  2. Dewan Pengurus dapat mengadakan pendekatan kepada Pengurus Yayasan dan Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi yang bersangkutan.
  3. Keputusan untuk pengakhiran keanggotaan ditetapkan dalam sidang Dewan Pengurus.
  4. Keputusan yang disebut dalam ayat (3) mengatur pula sebagai hak dan kewajiban setelah perguruan tinggi yang bersangkutan berhenti sebagai anggota.



PASAL 8
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
BUKAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

  1. Jika karena alasan-alasan tertentu Dewan Pengurus berpendapat bahwa suatu anggota tidak dapat dipertahankan sebagai anggota, maka Dewan Pengurus wajib mengusulkan hal itu kepada Kongres dengan menerangkan alasan-alasannya.
  2. Jika Dewan Pengurus menganggap berakhirnya keanggotaan perguruan tinggi tersebut sudah mendesak, maka Dewan Pengurus dapat membekukan keanggotaannya.
  3. Dalam masa pembekuan keanggotaannya, anggota yang bersangkutan dibebaskan dari segala hak dan kewajibannya dan diberi kesempatan membela diri dalam Kongres.
  4. Kongres mengambil keputusan terakhir mengenai hal itu, dengan ketentuan bahwa keputusan pengakhiran itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota hadir.
  5. Segala hak dan kewajiban anggota tersebut yang terkait dengan BK-PTKI ditetapkan dan diselesaikan oleh Kongres yang memutuskan pengakhiran keanggotaan itu.
  6. Pemberhentian dapat disahkan oleh Kongres apabila anggota menuggak iurannya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.



PASAL 9
KEANGGOTAAN BERAKHIR
KARENA PEMBUBARAN

Keanggotaan akan berakhir dengan sendirinya apabila perguruan tinggi yang bersangkutan membubarkan diri atau ditutup oleh pemerintah.



PASAL 10
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

  1. Setiap anggota berhak:
    1. Memperoleh pelayanan dari BK-PTKI dan alat-alat kelengkapannya.
    2. Mengajukan pertanyaan, usul dan saran secara tertulis maupun lisan kepada Dewan Pengurus.
    3. Mempunyai hak bicara dan satu hak suara dalam Kongres.
    4. Memiliki dan dipilih.
  2. Anggota berkewajiban :
    1. Menjaga dan mempertahankan nama baik BK-PTKI.
    2. Mengambil bagian aktif dalam kegiatan BK-PTKI menurut kemampuannya.
    3. Memenuhi semua peraturan dan ketentuan BK-PTKI.
    4. Membayar iuran dan kewajiban keuangan yang lain kepada BK-PTKI.



PASAL 11
SANKSI

  1. Anggota yang melanggar kewajibannya dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Pengurus.
  2. Sanksi yang dapat dijatuhkan Dewan Pengurus dapat berupa:
    1. Peringatan tertulis.
    2. Pembekuan keanggotaan.
    3. Pemberhentian dari keanggotaan berdasarkan keputusan Kongres.



BAB V
KONGRES

 

PASAL 12
PESERTA KONGRES

  1. Peserta Kongres terdiri dari utusan dan undangan.
  2. Utusan terdiri atas:
    1. Dewan Pengurus.
    2. Dewan Pertimbangan.
    3. Pimpinan perguruan tinggi anggota.
    4. Pimpinan yayasan penyelenggara perguruan tinggi anggota.
    5. Direktur Eksekutif.
  3. Undangan terdiri atas:
    1. Pimpinan lembaga mitra di dalam dan di luar negeri.
    2. Pimpinan perguruan tinggi Kristen yang menyatakan permohonan menjadi anggota BK-PTKI.
    3. Undangan lain yang ditentukan Dewan Pengurus sesuai kebutuhan Kongres.
    4. Undangan tidak memiliki hak suara tapi dapat berbicara dalam kongres atas seijin pimpinan sidang.



PASAL 13
NOTULEN DAN KEPUTUSAN KONGRES

  1. Notulen dan keputusan-keputusan Kongres adalah dokumen resmi BK-PTKI.
  2. Dalam hal terjadi pergantian Dewan Pengurus maka semua dokumen BK-PTKI wajib diserah-terimakan kepada Dewan Pengurus yang terpilih.
  3. Notulen dan keputusan Kongres, aslinya disimpan di Sekretariat BK-PTKI, sedangkan kutipan/turunannya dikirim kepada setiap anggota.



PASAL 14
KONGRES LUAR BIASA


Yang dimaksud dengan keadaan luar biasa adalah :

  1. Keadaan Negara.
  2. Diperlukan adanya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berhubung dengan ketentuan Pemerintah.
  3. Hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan bagi kelangsungan hidup BK-PTKI.



PASAL 15
MAJELIS KETUA

  1. Kongres dipimpin oleh Majelis Ketua yang dipilih oleh dan dari utusan Kongres.
  2. Majelis ketua terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.
  3. Sebelum Majelis Ketua dipilih, Kongres dipimpin oleh Dewan Pengurus.
  4. Segera setelah Majelis Ketua dipilih, Dewan Pengurus menyerahkan pimpinan Kongres kepada Majelis Ketua.
  5. Ketua Dewan Pengurus bertindak sebagai nara sumber aktif dan Sekretaris bertindak sebagai sekretaris persidangan.
  6. Pada akhir Kongres, Majelis Ketua menyerahkan kembali pimpinan Kongres kepada Dewan Pengurus.



BAB VI
DEWAN PENGURUS

 

PASAL 16
SYARAT MENJADI DEWAN PENGURUS

  1. Pengurus inti yayasan penyelenggara perguruan tinggi anggota dan atau pimpinan perguruan tinggi anggota.
  2. Memiliki wawasan yang luas dan loyalitas yang tinggi.
  3. Menyatakan kesediaannya menjadi anggota Dewan Pengurus.
  4. Memenuhi kriteria lain yang ditentukan oleh Kongres.



PASAL 17
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DEWAN PENGURUS

  1. Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Bendahara berhalangan tetap, dewan pengurus memutuskan pengganti antar waktu dengan memperhatikan unsur keterwakilan.
  2. Seorang Anggota Dewan Pengurus berhenti dari jabatannya karena:
    1. Berhalangan tetap.
    2. Minta berhenti.
    3. Diberhentikan oleh Kongres.
    4. Pindah untuk menetap di luar negeri.
  3. Apabila seorang anggota Dewan Pengurus berhenti dari jabatannya, Dewan Pengurus dapat memilih anggota Dewan Pengurus antar waktu dan melaporkannya kepada Kongres, dengan memperhatikan keterwakilan.



PASAL 18
SIDANG PERTAMA SESUDAH KONGRES

  1. Sidang dewan Pengurus yang pertama dalam suatu masa antar Kongres, harus sudah dapat dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sesudah Kongres.
  2. Dalam hal sidang Dewan Pengurus yang disebut dalam ayat (1), Dewan Pengurus sudah harus dapat menyusun dan menetapkan rencana program kerja dan Anggaran Tahunan BK-PTKI untuk selama masa layananan Dewan Pengurus Terpilih.



PASAL 19
NOTULEN DAN KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PENGURUS

  1. Notulen dan keputusan-keputusan Sudang Dewan Pengurus adalah dokumen resmi BK-PTKI.
  2. Dalam sidang Dewan Pengurus yang disebut dalam ayat (1), Dewan Pengurus harus dapat menyusun dan menetapkan rencana program kerja dan anggaran tahunan BK-PTKI untuk selama masa layanan Dewan Pengurus terpilih.



PASAL 20
RAPAT TAHUNAN DEWAN PENGURUS

Dewan Pengurus dapat melaksanakan rapat tahunan yang bersifat konsultatif



BAB VII
DEWAN PERTIMBANGAN

 

PASAL 21
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAAN DAN PENGISIAN LOWONGAN
ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN

  1. Seorang anggota Dewan Pertimbangan berhenti dari jabatannya, karena:
    1. Berhalangan tetap.
    2. Minta berhenti.
    3. Diberhentikan oleh Kongres.
    4. Pindah untuk menetap di luar negeri.
  2. Apabila seorang anggota Dewan Pertimbangan berhenti dari jabatannya, Dewan Pertimbangan dapat memilih anggota Dewan Pertimbangan antar waktu dan melaporkannya kepada Kongres.



BAB VIII
DIREKTUR EKSEKUTIF

 

PASAL 22
KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

  1. Direktur eksekutif adalah seorang professional yang bekerja penuh waktu pada BK-PTKI.
  2. Direktur Eksekutif diangkat oleh Dewan Pengurus dengan sistem kontrak.
  3. Kontrak kerja memuat semua hak dan kewajiban sebagai Direktur Eksekutif.
  4. Direktur Eksekutif bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus.
  5. Kontrak kerja dapat dibatalkan sebelum sebelum akhir masa kontrak apabila salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan kontrak.
  6. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Direktur Eksekutif dapat dibantu oleh karyawan yang diangkat oleh Dewan Pengurus atas usul Direktur Eksekutif.



BAB IX
KEUANGAN

 

PASAL 23
KEWAJIBAN KEUANGAN ANGGOTA

  1. Kewajiban keuangan anggota terdiri atas:
    1. Uang pangkal.
    2. Iuran.
    3. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Kongres atau Dewan pengurus.
  2. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh kongres atas usul Dewan Pengurus.
  3. Dewan Pengurus mengelola dan mempertanggungjawabkan pencarian dan penggunaan keuangan BK-PTKI.
  4. Keuangan BK-PTKI dilaporkan oleh Dewan Pengurus kepada Kongres. Bila perlu Dewan Pengurus dapat menggunakan jasa Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan sebelum dilaporkan kepada Kongres.



BAB X
PANJI, LOGO DAN MARS

 

PASAL 24
PANJI

Panji BK-PTKI anak ditentukan kemudian dalam peraturan organisasi yang ditetapkan Dewan Pengurus dan dilaporkan kepada Kongres.



PASAL 25
LOGO

Logo BK-PTKI adalah sebagaimana yang terlampir dalam Anggaran Rumah Tangga ini.



PASAL 26
MARS

Mars BK-PTKI akan ditentukan kemudian kemudian dalam peraturan organisasi yang ditetapkan Dewan Pengurus dan dilaporkan kepada kongres.



BAB IX
HUBUNGAN DAN KERJA SAMA

 

PASAL 27
HUBUNGAN OIKOUMENIS

BK-PTKI mengadakan, memelihara dan mengembangkan hubungan dan kerja sama baik dengan lembaga-lembaga gerejawi maupun lembaga-lembaga keumatan Kristen lainnya di dalam dan di luar negeri.



PASAL 28
HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

BK-PTKI mengadakan, memelihara dan mengembangkan hubungan dan kerja sama baik dengan Pemerintah maupun golongan-golongan dalam masyarakat, termasuk dengan lembaga pendidikan yang ada dalam masyarakat.



BAB XII
PEMBUBARAN

 

PASAL 29
PEMBUBARAN

  1. Pembubaran BK-PTKI adalah sebagaimana dimaksudkan Anggaran Dasar Bab XII Pasal 26.
  2. Sesuai ketentuan dalam ayat (1) di atas, maka perlu dibentuk panitia likuidasi oleh Kongres.
  3. Keputusan pembubaran BK-PTKI tersebut mulai berlaku setelah ditetapkan dengan Akte Notaris.



BAB XIII
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

PASAL 30
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini dapat diadakan oleh Sidang Dewan Pengurus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengurus, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah utusan yang hadir.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

 

PASAL 31
KETENTUAN PENUTUP

  1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BK-PTKI diatur dan ditentukan oleh Dewan Pengurus dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
  2. Segala tata urutan peraturan-peratuaran BK-PTKI ditetapkan oleh Kongres.



PASAL 32

Anggaran Rumah Tangga BK-PTKI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



oOo

Dilihat: 1507